KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Puskes Haji Lakukan Simplifikasi Peraturan Menteri Kesehatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji

 Kamis, 15 September 2022
 Puskeshaji

PuskesHaji - Bogor, Penyusunan Draft Awal Peraturan Menteri Kesehatan September 2022 telah berlangsung Pertemuan Penyusunan Draft Awal Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Acara dilaksanakan pada tanggal 15–17 September 2022 diikuti oleh Kementerian Agama, Biro Hukum Kementerian Kesehatan dan semua Tim Kerja yang ada dalam Pusat Kesehatan Haji.

Acara dibuka oleh ketua Tim Kerja Strategi Pengembangan Kesehatan Haji dr. Andi Arjuna Sakti, SH, MPH. Dalam arahannya Arjuna menyampaikan, “Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun Simplifikasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Permenkes tentang penyelenggaraan kesehatan haji harus direview dan direvisi karena banyak perubahan yang terjadi sejak permenkes tersebut lahir sampai hari ini, termasuk adanya beberapa perubahan dalam nomenklatur terkait lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah”.

Nursal, SH, MH perwakilan dari Biro Hukum Kementerian Kesehatan menyampaikan, “Berdasarkan evaluasi dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti oleh arahan Bapak Menteri Kesehatan, melihat banyaknya peraturan yang ada di Kementerian Kesehatan, maka memang perlu dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap perkembangan terkini yang ada. Banyak peratutan di dalam Kementerian Kesehatan seringkali terjadi overlapping, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan atau simplifikasi beberapa peraturan yang saat ini sangat banyak di Kementerian Kesehatan pada umumnya dan khususnya di Pusat Kesehatan Haji. Suatu peraturan sebelum direvisi atau dilakukan simplifikasi sebaiknya dilakukan evaluasi dan dikaji apakah sesuai dengan undang-undang yang ada, Peraturan pemerintah atau aturan lain yang ada di atas Permenkes tersebut. Jika menyangkut hajat hidup orang banyak maka suatu aturan jika ingin dicabut maka harus seizin Presiden. Karena dasarnya harus jelas dan perlu diskusi panjang, sebab menyangkut Hak Azazi Manusia (HAM), terutama pada haji berkaitan dengan syarat Istitha’ah yang merupakan hak azasi setiap muslim di Indonesia apabila ingin melaksanakan Ibadah Haji”.

“Harmonisasi peraturan dilakukan untuk memastikan agar tidak terdapat overlapping dalam peraturan dari kementerian lain atau dengan aturan yang ada di atasnya. Sehingga sebaiknya dalam melakukan simplifikasi permenkes ini harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Menyangkut istihtaáh kesehatan haji sebaiknya dikaji ulang, karena menyangkut hajat hidup orang banyak terutama WNI Muslim yang akan melaksanakan Ibadah Haji. Lihat Kembali aturan yang ada dan tetap memperhatikan kondisi sosial kultural yang ada di Indonesia. Edukasi kepada masyarakat terkait tentang istitha’ah, sehingga bisa mempersiapkan diri dalam melaksanakan ibadah haji. Perlunya dilakukan kajian terhadap suatu permenkes terutama di bidang kesehatan haji, perlu juga melibatkan ahli lain terkait aturan yang akan direvisi tersebut”. Tutup Nursal dalam arahannya.

 

Penulis : dr. Ade Irma Rosiani, MKM

Editor  : HBO

Share Berita ini :

   