KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Focus Group Discussion Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Umrah 2021

 Kamis, 02 September 2021
 Puskeshaji

Puskes Haji, Kamis - Telah berlangsung Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi COVID-19 pada 2 September 2021. Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama ini mengundang berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri. Acara yang berlangsung secara online dan offline dari Grand Mercure Hotel, Gambir Jakarta Pusat ini merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu, karena terkait persiapan pembukaan penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Jemaah Umrah Indonesia.

Acara diawali dengan sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Drs. H. Nur Arifin, M.Pd. Dalam sambutan dan arahannya Nur Arifin menyampaikan, “Alhamdulillah, ini adalah rapat perdana yang dilaksanakan secara tatap muka, setelah sebelumnya dilalui dengan metode dalam jaringan (online) melalui Zoom Cloud Meeting. FGD ini merupakan hal yang crusial dilakukan karena adanya pembukaan pelaksanaan Ibadah Umrah dari Pemerintah Arab Saudi. Indonesia merupakan 9 negara yang masih di-suspend oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk pelaksanaan Ibadah Umrah karena 9 negara tersebut, termasuk Indonesia, angka kasus COVID-19 masih tinggi. Pada tanggal 10 Agustus 2021 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1443 H, sudah dibuka Ibadah Umrah oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi negara-negara dengan persayaratan yang telah ditetapkan antara lain, sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan menggunakan vaksin yang diakui oleh Arab Saudi yaitu: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, dan Jensen. Untuk vaksin China (Sinovac dan Sinopharm) harus diikuti dengan booster dari salah satu jenis vaksin dari 4 vaksin yang diakui Arab Saudi tersebut”.

Selain itu, Nur Arifin menyebutkan bahwa dalam FGD di sini akan dibahas pula mengenai pemeriksaan PCR yang wajib dilakukan oleh Jemaah Umrah sebelum mendarat di Arab Saudi, dan mekanisme karantina bagi Jemaah umrah yang akan berangkat dan setelah Kembali dari Arab Saudi.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Kementerian Luar Negeri, Satuan Gugus Tugas COVID-19, Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Diektorat Lalu Lintas Udara Kemenhub, dan Teknis Urusan Haji, Jeddah. Serta paparan dari Mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus H. M. Arfi Hatim, M.Ag yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Dalam paparannya Arfi menyampaikan, KMA 719 tahun 2020 yang berlaku saat ini sepertinya akan direvisi, karena mengingat tahun ini penyelenggaraan Ibadah Umrah akan dilaksanakan melalui 1 (satu) pintu keberangkatan yaitu dari Bandara Soekarno Hatta, sedangkan pada KMA 719 tahun 2020 masih memberlakukan 4 tempat keberangkatan dari Indonesia yaitu: Soekarno Hatta, Djuanda Surabaya, Sultan Hasanuddin, Makassar, dan Kuala Namu Medan”.

“Semoga nanti segera ada Keputusan Menteri Agama terbaru terkait perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan menyesuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, terkait penyelenggaraan Ibadah Umrah ini diharapkan Kerjasama yang baik dari Kementerian Kesehatan, karena menyangkut vaksin yang akan digunakan oleh Jemaah Umrah. Siapkan SOP mulai dari keberangkatan sampai Kembali lagi ke Indonesia, revisi Peraturan Menteri Agama disesuaikan dengan perkembangan kebijakan terbaru”, demikian ujar Arfi menutup paparannya. (AIR)

Share Berita ini :

   