KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Pemerintah Diimbau Bekerjasama Dengan PPIU Menyelenggarakan Vaksinasi

 Sabtu, 07 Agustus 2021
 Puskeshaji

Puskeshaji, Jakarta — Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji dan Umrah mendorong pemerintah bekerjasama dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melaksanakan vaksinasi. Hal ini sebagai respon atas pengumuman Arab Saudi bahwa pada tanggal 1 Muharram 1443 H akan dibuka kembali ibadah umrah bagi masyarakat internasional.

“Oleh karena itu, Komnas Haji dan Umrah mendesak pemerintah memanfaatkan situasi ini untuk bekerja sama dengan PPIU untuk memvaksinasi masyarakat, terutama yang telah dan akan mendaftar umrah,” kata Mustolih, sebagaimana dilansir dari Republika, Sabtu (7/8).

Jika mengacu pada data tahun sebelumnya, jumlah jemaah umrah berkisar antara 800 ribu hingga 1 juta per-musim. Selain itu, banyak PPIU yang memiliki jaringan hingga ke tokoh masyarakat maupun warga di akar rumput.

Diharapkan program vaksinasi bersama PPIU dapat mempercepat tercapainya tujuan pemerintah yaitu herd immunity. Penyelenggaraan vaksinasi nantinya tidak hanya bagi pengurus dan pegawai PPIU saja, tetapi sasaran utamanya adalah calon jemaah beserta keluarganya dan masyarakat luas.

Ia mengatakan, semakin luas cakupan vaksinasi bagi masyarakat, maka akan semakin mudah dijangkau. Dengan cara ini, diharapkan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan sehingga jumlah kasus menurun, dapat mengurangi jumlah orang yang terpapar serta jumlah kematian yang disebabkan oleh Covid-19 pun berkurang.

Jika misi ini berhasil, pemerintah dapat meyakinkan Arab Saudi agar jamaah dari Indonesia dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Semua pihak perlu memahami bahwa pengendalian Covid-19 harus menjadi agenda utama demi kepentingan bangsa ini.

Walaupun, kata Mustolih yang juga menjabat sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, kabar gembira ini tidak berlaku bagi beberapa negara, yakni Afrika Selatan, Uni Emirat Arab (UEA), Ethiopia, Turki, Argentina, Brasil, Vietnam, Afghanistan, Libanon, India, Pakistan, Mesir dan Indonesia.

Hingga saat ini sejumlah negara tersebut belum diperbolehkan membuka penerbangan langsung ke Arab Saudi. Boleh mengikuti ibadah umrah, dengan syarat harus dikarantina di negara transit selama 14 hari. Arab Saudi mengambil keputusan tersebut dengan pertimbangan bahwa jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 masih sangat tinggi di Indonesia.

Kebijakan Arab Saudi tersebut tentunya harus dihormati oleh semua pihak, karena pemerintah Saudi berkewajiban untuk melindungi warganya serta mengendalikan penyebaran COVID-19 di negaranya. (HBO).

 

Sumber : Republika

Share Berita ini :

   