KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Puskes Haji Laksanakan Pembinaan Kepegawaian Bersama Kemenpan-RB

 Kamis, 19 Agustus 2021
 Puskeshaji

Puskeshaji, Bekasi — Pemerintah masih terus melakukan proses penyederhanaan birokasi sebagai suatu bentuk transformasi. Diantaranya yaitu proses penyetaraan jabatan administrasi (JA) menjadi jabatan fungsional (JF) Aparatur Sipil Negara (ASN). Transformasi dalam bidang sumber daya manusia (SDM) tersebut kini memiliki pedoman baru sebagaimana telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).

Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Kesehatan Haji dr. Budi Sylvana, MARS mengatakan: “Saat ini kita memasuki era fungsionalisasi jabatan. Artinya eranya saat ini adalah fungsi dari jabatan kita yang harus kita kedepankan. Misalnya jabatan Analis Kepegawaian, maka fungsi analis kepegawaian itu yang dikembangkan, tanamkan hal itu dalam pikiran kita masing-masing.”

Budi menambahkan bahwa memang tidak mudah kita beralih ke masa jabatan fungsional ini, karena mindset kita harus diubah. “Saya yakin semua itu ada efek positif dan negatifnya. Namun kita ambil yang positifnya saja,” ujarnya saat memberikan arahan dalam pertemuan pembinaan kepegawaian Pusat Kesehatan Haji. Pertemuan yang diadakan di Bekasi tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka pembinaan ASN Pusat Kesehatan Haji, guna meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan semangat menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi, untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dalam pertemuan yang sama, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur - Deputi Bidang SDM Aparatur KEMENPAN-RB, Istyadi Insani, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa pada saat PERMENPAN-RB terkait jabatan fungsional tersebut mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Dia mengatakan: “Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki akan disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai ada ketentuan lanjutan. Jika kelas Jabatan Fungsional lebih tinggi dari kelas Jabatan Administrasi, maka mengikuti aturan kelas Jabatan Fungsional”. (HBO).

 

Share Berita ini :

   