KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Kapuskes Haji: “3 Hal Wajib diketahui oleh KKP Terkait Pelaksanaan Haji dan Umrah di Indonesia”

 Kamis, 25 November 2021
 Puskeshaji

Puskes Haji, Pangkal Pinang - Bertempat di Soll Marina Hotel & Conference Center Bangka, Provinsi Bangka Belitung, telah berlangsung Pertemuan Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji serta Pengawasan Jemaah Umroh di masa Pandemi tahun 1443 H/2022 M pada hari Kamis, 25 November 2021. Acara diawali Laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh dr. Muhammad Leo. Narasumber acara berasal dari Kementerian Kesehatan antara lain dari Plt. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang diwakili oleh Kepala Kantor Kesehatan Kelas I Soekarno Hatta dr. Dharmawali Handoko, M.Epid, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, Kapala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, dan Kepala Kantor Kesehatan Kelas II Tanjung Pinang dan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang diwakili oleh Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta dr. Dharmawali Handoko, M.Epid. diikuti dengan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung dr. Andri Nurito, MARS. Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, BPBD Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat, Satpol PP, dan Otoritas Bandara Depati Amir Pangkal Pinang terhadap Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung.

Acara dilanjutkan dengan panel paparan materi dari Kepala Pusat Kesehatan Haji dr. Budi Sylvana, MARS. Dalam paparannya Budi menyampaikan, “Tiga Hal Penting yang wajib diketahui oleh KKP antara lain:
1. Mengenai perjalanan Umrah.
    Umrah bagi negara dengan pengirim jemaah haji dan umroh terbesar di dunia seperti Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan Mesir belum ada yang mengirimkan jemaah umrah ke Arab Saudi. Dengan banyaknya jemaah umrah dan jemaah haji dengan usia lanjut di atas 60 tahun. Dimana tidak mudah bagi teman-tan KKP karena banyak jemaah lansia di Indonesia. Haji dan umrah dibuka atau tidak oleh Pemerintah Arab Saudi sangat bergantung pada kondisi pandemi di Indonesia dan dunia. Mari kita pertahankan kondisi pandemi ini agar terus terkendali di Indonesia.
2. Mengenai vaksinasi bagi jemaah haji dan umrah
    Vaksinasi Meningitis, yang merupakan mandatory dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Lalu Vaksin COVID-19 yaitu vaksin Sinovac yang sudah diakui oleh WHO, seluruh dunia sudah mengakui Sinovac sebagai vaksin resmi bagi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia.
3. Masalah sertifikasi vaksin COVID-19 yaitu dimana aplikasi yang digunakan untuk sertifikat vaksinasi yang ada dalam Aplikasi Peduli Lindungi, sedangkan di Arab Saudi menggunakan Aplikasi Tawakalna. Sehingga pemerintah sedang mengupayakan integrasi Aplikasi Peduli Lindungi Aplikasi Tawakalna."

"Usaha pemerintah saat ini adalah fokus pada upaya pengendalian dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia, terkait dengan booster ketiga bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah pemberian booster vaksin ketiga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Untuk tahun depan pemerintah mengupayakan pemberian booster bagi penduduk lanjut usia di Indonesia, ” ujar Budi.

Acara dilanjutkan dengan paparan Kepala Kantor Kesehatan Kelas I Soekarno Hatta dr. Dharmawali Handoko, M.Epid. Panel dilanjutkan dengan paparan dari Kepala KKP Kelas II Palembang Emillia Rosa, SKM, MKM.

Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab peserta kepada narasumber yang hadir dengan dipandu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang dr. Bangun Cahyo Utomo.

Penulis : dr. Ade Irma Rosiani, MKM
Editor : TeBe Margono

Share Berita ini :

   