KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Kategori

APBN Untuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji

 Selasa, 04 Agustus 2020
 Puskeshaji

Jakarta, 4 Agustus 2020 - Penyelenggaraan kesehatan haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ibadah haji secara utuh. Seperti pelayanan umum lainnya, pelayanan kesehatan haji bertujuan agar Jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji sesuai rukun Islam. Meskipun demikian, sesuai amanat undang-undang pembiayaan penyelenggaraan kesehatan haji berasal dari sumber anggaran yang berbeda dengan penyelenggaraan pelayanan umum dalam ibadah haji.

Pembiayaan penyelenggaraan kesehatan haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak termasuk dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH dapat bersumber dari Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa BPIH digunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, dan pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan Arab Saudi. Secara eksplisit, penyelenggaraan kesehatan haji tidak termasuk dalam pelayanan yang dibiayai oleh BPIH.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, menegaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia dan di Arab Saudi selama ini berasal dari APBN dan APBD. Penyiapan kesehatan Jemaah Haji di tingkat Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan dan pembinaan di Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya menggunakan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pelayanan kesehatan di Arab Saudi seperti pengadaan obat dan perbekkes, vaksin Meningitis Meningokokkus, penyiapan tenaga kesehatan haji, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dibebankan ke APBN Kementerian Kesehatan.

Sumber pembiayaan yang berbeda tidak menjadikan Pusat Kesehatan Haji Kemenkes berada di luar sistem penyelenggaraan ibadah haji yang dikoordinasikan dan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji secara umum baik di tanah air maupun di Arab Saudi dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, dan secara teknis kesehatan dilaksanakan oleh kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan. Adanya sumber pembiayaan yang berbeda tersebut justru memudahkan Pusat Kesehatan Haji untuk melakukan pengembangan upaya pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi sehingga Jemaah Haji dapat melaksanakan rukun haji sesuai syariat Islam tanpa membahayakan diri dan orang lain. (MI)

Share Berita ini :

   