KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Kategori
BERITA VIDEO
Video Apa Itu Tanazul?


Jum'at, 28 Agustus 2020

Video Tutorial Senam Haji Sehat


Kamis, 20 Agustus 2020

Lihat Berita Video Lainnya

Puskeshaji Menuju Predikat WBK/WBBM

 Minggu, 16 Agustus 2020
 Puskeshaji

Depok, 16 Agustus 2020 - Pusat Kesehatan Haji sebagai salah satu instansi pemerintah terus berupaya untuk meraih predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya meraih predikat WBK/WBBM tersebut terus digalakkan dan didukung sepenuhnya oleh DR. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc selaku Kepala Pusat Kesehatan Haji. Salah satunya dengan mengadakan pertemuan Perwujudan Satker Berpredikat WBK/WBBM di Hotel Bumiwiyata Kota Depok, pada tanggal 14-15 Agustus 2020. Pertemuan yang digelar di akhir pekan tersebut memiliki agenda: pengesahan tim kelompok kerja WBK/WBBM, penyusunan rencana kerja dan persiapan mandiri.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat struktural dan staf Puskeshaji, serta Irwansyah,SE,M.Kes, Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai narasumber. Irwansyah mengungkapkan bahwa di antara unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah pemantauan pengendalian, Informasi & komunikasi, Kegiatan pengendalian, lingkungan pengendalian, serta penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

“Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya,” ungkap Irwansyah.

Pada kesempatan yang sama, dr. Eka Jusup Singka mengatakan bahwa risiko yang dihadapi oleh Puskeshaji berbeda dengan unit kerja lainnya. “Penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia penuh dinamika, oleh karena itu perlu strategi-strategi tertentu untuk mengatasi risiko yang mungkin muncul.” kata Eka. Misalnya pada tahun ini tidak ada yang menyangka bahwa penyelenggaraan haji bagi jemaah haji Indonesia tidak ada.

Risiko yang harus dikelola di kesehatan haji berbeda, karena berhubungan dengan satuan kerja lain baik di luar negeri maupun dalam negeri, seperti dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, ataupun dengan internal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia.

Sebagai contoh risiko yang mungkin muncul di luar negeri, seperti pengadaan barang di Arab Saudi dengan penyedia barang meminta pembayaran dilakukan terlebih dahulu, dan setelah uang diterima oleh pihak penyedia, barang baru diserahkan. Hal tersebut bertolak belakang dengan peraturan pengadaan barang yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia di mana pembayaran dilakukan setelah proses pengadaan selesai dan barang sudah diterima.

Risiko lainnya, misalnya ada calon petugas haji wanita yang hamil setelah keluarnya Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, tepat beberapa hari sebelum keberangkatan petugas ke Tanah Suci. Hal tersebut melanggar aturan bahwa petugas kesehatan haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi tidak sedang dalam keadaan hamil. Oleh karena itu, harus dicarikan pengganti dalam waktu yang singkat.

Irwansyah menyampaikan bahwa manfaat penilaian Risiko adalah untuk membantu pencapaian tujuan, kesinambungan pelayanan kepada stakeholders, efisiensi dan efektivitas pelayanan, dasar penyusunan rencana strategis dan menghindari pemborosan. (HBO).

 

Share Berita ini :

   