KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KESEHATAN HAJI

Kemenag Minta Biaya Kesehatan Haji Distandarkan

 Rabu, 29 Juli 2020
 Puskeshaji

Jakarta, 29 Juli 2020 - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menstandarkan biaya kesehatan haji yang dibebankan kepada jamaah. Salah satunya, biaya untuk memperoleh surat keterangan mampu atau istitaah.

“Sejauh ini, belum ada standar biaya kesehatan haji dari Sabang sampai Merauke," kata Direktur Jenderal PHU Kemenag Nizar Ali, seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Belum adanya standar biaya kesehatan haji menimbulkan dilema bagi jamaah. "Karena di beberapa daerah berbeda, termasuk jenis pemeriksaannya. Ada yang cukup sampel darah, ada juga yang sampai CT scan. Itu yang membuat biaya berbeda-beda dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah," kata dia.

Keluhan semacam ini, kata Nizar, adalah sesuatu yang menghambat proses dokumen, terutama paspor. Karena biaya terlalu mahal sehingga membebani jamaah. Melihat hal tersebut, pihaknya terus berkomunikasi dengan Kemenkes untuk menstandarkan biaya kesehatan haji.

Nizar juga mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19, masih banyak jamaah yang belum menyelesaikan pembuatan paspor sehingga berpengaruh kepada mereka untuk mendapatkan keterangan istitaah.

Hal ini juga berlaku pada tes swab Covid-19 yang perlu dilakukan jamaah. "Realitanya, biaya tes swab di setiap daerah juga berbeda-beda padahal bahannya sama. Ini juga perlu dibahas,” ujarnya.

Ia berharap, Kemenkes dapat mengalokasikan dana tes swab bagi jamaah haji untuk digratiskan. Pihaknya, kata Nizar, juga terus berkomunikasi dengan Kemenkes, termasuk beban biaya tambahan jika ada vaksin Covid-19.

Kemenkes

Pusat Kesehatan (Puskes) Haji Kemenkes menyambut baik usulan Kemenag tersebut. Kepala Puskes Haji Kemenkes Eka Jusup Singka mengatakan, sebenarnya diskusi tentang biaya kesehatan haji sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, tapi belum direalisasikan. Akan tetapi, menurut Eka, Puskes Haji telah membuat standar pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji.

"Tujuannya, agar cara dan jenis pemeriksaan untuk jamaah haji sama dari satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi, yang kami tetapkan adalah standar pemeriksaan," katanya kepada Republika, Senin (6/7).

Pihaknya, kata Eka, memang belum bisa secara utuh menetapkan standar biaya yang dimaksud. Jika membahas biaya, menurut dia, tentu perlu juga memahami cost dan margin dari setiap item yang ada, termasuk lokasi tempat biaya tersebut ditetapkan. Hal itu perlu dibahas bersama secara lintas sector, mulai dari DPR, Kemenag, BPKH, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan haji.

"Kemenkes tidak memiliki kewenangan menentukan harga atau biaya dari setiap pemeriksaan kesehatan," katanya.

Ia mencontohkan, biaya laboratorium bisa berbeda antara laboratorium yang satu dengan lainnya.

‘’Kalau labnya di luar Jawa, mungkin saja ada biaya transportasi pengiriman untuk zat-zat yang diperlukan. Karena bahan untuk pemeriksaan lab juga bervariasi produsennya,’’ kata Eka.

"Nah, ini menandakan, banyak faktor yang menentukan dan memengaruhi biaya," sambung dia.

Karena itu, ia menekankan, perlu keterlibatan kementerian dan lembaga lain yang berkaitan dengan penentuan biaya kesehatan haji.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah, jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci harus memenuhi persyaratan kesehatan (Pasal 5). Kemudian berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan (Pasal 6). Pelayanan kesehatan haji dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri, yaitu kementerian kesehatan (Pasal 34). Standar pelayanannya sesuai dengan yang ditentukan organisasi kesehatan dunia (WHO) dan syariat Islam (ketentuan halal).

Pemerintah selaku penyelenggara ibadah haji bekerja sama dengan kementerian kesehatan Arab Saudi untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan di Tanah Suci. Hal ini sudah berjalan sejak lama. Jamaah haji yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan dibawa ke rumah sakit setempat.

Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah umrah yang ditangani penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), pelayanan kesehatan dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian harus ada kerja sama dengan pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Jika ada jamaah umrah yang membutuhkan pelayanan medis lanjutan, maka harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di sana. (Republika.co.id)

Share Berita ini :

   