RAKERKESNAS 2017

Tue, 28/02/2017 07:59:40   | Dilihat : 1390   Penulis : SUPER ADMIN

Kementerian Kesehatan RI diwakili Sekretaris Jenderal, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, menandatangani tiga buah Nota Kesepahaman disaksikan lebih kurang 1.500 peserta Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkesnas) Tahun 2017 bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat” yang bertempat di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta, Senin malam (27/2)

Pertama, nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang dihadiri oleh Ketua Umum PERSI, dr. Kuntjoro Adi Putranto, M.Kes, tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Bidang Perumahsakitan.

Kedua, nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah Kabupaten tentang penempatan tenaga dokter spesialis dalam rangka program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Penandatanganan secara simbolis dilakukan oleh lima Bupati, yaitu: 1) Bupati Pasuruan, M. Irsyad Yusuf; 2) Wakil Bupati Nunukan, Ir. H. Faridil Murad; 3) Bupati Muko Muko, Choirul Huda; 4) Bupati Maluku Tenggara; 5) Walikota Dumai, Zulkifli, A.S. Pada kesepakatan tersebut, Kemenkes berperan untuk melakukan perencanaan dalam pelaksanaan WKDS, menetapkan kebutuhan dokter spesialis secara nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik, melakukan penempatan peserta WKDS, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan WKDS, serta memberikan tunjangan kepada peserta WKDS mandiri. Sementara pihak pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap: perencanaan kebutuhan dokter spesialis sesuai dengan tugas dan kewenangannya, mengirim usulan kebutuhan dokter spesialis di tingkat daerah kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi, menerbitkan surat izin praktik kepada peserta WKDS, menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan spesialistik di rumah sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik, menyediakan tempat tinggal atau rumah dinas, memberikan jaminan keamanan bagi peserta WKDS, memberikan tambahan insentif dari pemerintah daerah kepada peserta WKDS sesuai dengan kemampuan daerah, dan memberikan hak lainnya kepada peserta wajib kerja dokter spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan delapan perwakilan Dunia Usaha dan Mitra Strategis lainnya tentang Program _Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Kesehatan. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan dari: 1) Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika, Mardjo Soebiandono; 2) Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Nasional, Tbk, Ongki Wanadjati Dana; 3) Managing Director PT Frenesius Medical Care Indonesia, Hermawan Angkawijaya; 4) Marketing Director PT Megasari Makur (Godrej Group), Puneet Kusombia; 5) Direktur Keuangan PT Boehringet Ingelheim Indonesia, Ling Yung Yung; 6) Direktur PT. Tempo Inti Media Tbk, Gabriel Sugrahetty; 7) Ketua Pengurus Yayasan.Dompet Dhuafa, Ismail A. Said; dan 8) Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), Yoga Mirza Pratama.

Menjadi sebuah bukti bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa, kerjasama ini menjadi katalisator dalam percepatan program kesehatan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Pada kesempatan yang sama tersebut Ibu Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, mencanangkan Re-registrasi Online Tenaga Kesehatan Indonesia di saksikan para peserta peserta Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkesnas) Tahun 2017 bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pendekatan Keluarga untuk Mewujudkan Indonesia Sehat” yang bertempat di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta, Senin malam (27/2).

Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis bahwa seorang tenaga kesehatan telah memiliki kompetensi serta kemampuan secara hukum untuk menjalankan praktik. STR diberikan oleh masing-masing Konsil kepada tenaga kesehatan yang telah terdaftar atau teregistrasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (pasal 44) dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. STR berlaku selama lima tahun dan harus diperbaharui (registrasi ulang) dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Saat ini pengajuan STR telah dilakukan secara online, dengan difasilitasi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) sejak 1 Maret 2016. Hal ini dilakukan agar pengajuan STR dapat lebih mudah dan cepat. Setiap MTKP seluruh Indonesia telah mampu melaksanakan proses pengajuan secara online. Re-registrasi Online Nakes Indonesia dapat diakses melalui situs mtki.kemkes.go.id.

Data MTKI menyebutkan, sebanyak 137.478 tenaga kesehatan harus melakukan registrasi ulang di tahun 2017. Jumlah tersebut adalah total STR yang telah diterbitkan pada tahun 2011 dan 2012. Proses re-registrasi dapat dilaksanakan apabila seorang tenaga kesehatan telah memenuhi persyaratan, antara lain telah memiliki satuan kredit profesi (SKP) yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi profesi yang bisa didapatkan dari lima ranah keprofesian, antara lain ranah pembelajaran, profesionalisme, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan ilmu.

 

dr.Thafsin Alfarizi,M.Sc